Regulasi
Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
- Keputusan Mahkamah Agung Nomor 85 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Atas Putusan Komisi Informasi Pada
Pengadilan Tata Usaha Negara dan / atau Pengadilan Negeri - Permendikbud Nomor 16 Tahun 2017, Tentang Layanan Informasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Permendikbud Nomor 244 Tahun 2015, Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Pemendikbudristek Nomor 69 Tahun 2024, Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Prosedur Operasional Standar (POS): PPID BBPPMPV Pertanian
- POS Layanan Permohonan Informasi Publik,
- POS Layanan Keberetan Atas Permohonan Informasi Publik,
- POS Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
- POS Pendokumentasi Informasi Publik
- POS Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan,
- POS Penetapan Informasi yang Dikecualikan
- POS Penanganan Sengketa Informasi
- POS Pengumuman Informasi Publik
